S&P Law Office

REGULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

S&P Law Office - Legal Brief

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 34/PMK.04/2021, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengambil keputusan untuk menerbitkan Peraturan No. PER-22/BC/2023 yang berkaitan dengan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB) melalui barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Peraturan berlaku sejak tanggal 30 Januari 2024.

Sebagaimana yang dikutip dari Permenkeu 34/2021, secara substansial, setiap Pengangkut yang membawa barang pada saat keberangkatan atau kedatangannya di KPB diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan pabean (Pemberitahuan) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.

Adapun pemberitahuan ini dapat disampaikan melalui cara tertulis atau lisan dengan menggunakan metode-metode berikut:

  1. Pemberitahuan Tertulis
  • Dalam bentuk Customs declarations.
  • Berisi informasi pemberitahuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke KPB.
  1. Pemberitahuan Secara Lisan
  • Melibatkan beberapa tahap proses, termasuk pemilihan jalur pelayanan pengeluaran barang seperti jalur hijau atau merah.
  • Penyampaian informasi secara lisan kepada Pejabat mengenai barang bawaan, terutama dalam konteks jalur merah.

Keberlakuan peraturan ini menciptakan kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan, memberikan arahan yang jelas terkait prosedur pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Di dalam Peraturan No. PER-22/BC/2023 telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB) Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut memberlakukan kewajiban bagi Pengangkut yang membawa barang pada saat keberangkatan atau kedatangannya di KPB untuk menyampaikan pemberitahuan pabean (Pemberitahuan) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.

Pemberitahuan dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan melalui metode-metode yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan di atas metode tertulis melibatkan penggunaan Customs Declarations atau pemberitahuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke KPB. Sementara itu, pemberitahuan secara lisan mencakup proses pemilihan jalur pelayanan pengeluaran barang, seperti jalur hijau atau merah, dan penyampaian informasi lisan kepada Pejabat mengenai barang bawaan, khususnya dalam konteks jalur merah.

Segala barang yang dibawa oleh Pengangkut menjadi objek kewajiban Pemberitahuan, dan barang-barang tersebut, bersama dengan pihak pelapornya, dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Barang Pribadi dan Barang Non-Pribadi. Kedua kategori tersebut dapat dikeluarkan atau dibawa ke KPB melalui kawasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini merinci tata laksana yang ketat untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang di KPB.

Berdasarkan Peraturan No. PER-22/BC/2023, penyampaian Pemberitahuan secara lisan harus dilakukan melalui salah satu dari dua jalur pelayanan, yang dirangkum dalam tabel berikut:

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2021

Prosedur Pemberitahuan di KPB

Penyampaian Pemberitahuan di Terminal Kedatangan

  1. Pemasukan Barang Non Pribadi dari luar Daerah Pabean ke dalam KPB
  • Pengusaha mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan, mendapatkan nomor pendaftaran.
  • Penumpang menyampaikan Pemberitahuan dan dokumen yang diperlukan kepada Pejabat di terminal kedatangan.
  1. Pengeluaran barang bawaan seperti perhiasan bernilai tinggi dan Barang Non Pribadi milik pengusaha berizin dari KPB ke lokasi di luar daerah pabean
  • Pengangkut mengajukan formulir pembawaan barang dan dokumen pendukung kepada Pejabat yang mengawasi di terminal kedatangan.
  1. Pemasukan barang bawaan dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke dalam KPB
  • Pengangkut mengajukan formulir pembawaan barang dan dokumen pendukung kepada Pejabat yang ditunjuk.
  1. Pemasukan Barang Non Pribadi milik pengusaha berizin dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke dalam KPB
  • Pengusaha mengisi Pemberitahuan, mendapatkan nomor pendaftaran.
  • Penumpang menyampaikan Pemberitahuan dan dokumen yang diperlukan kepada Pejabat di terminal kedatangan.

Penyampaian Pemberitahuan di Terminal Keberangkatan

  1. Pengeluaran Barang Non Pribadi yang melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu, dan milik pengusaha berizin dari KPB ke tempat lain dalam daerah pabean.
  • Pengusaha mengisi Pemberitahuan pengeluaran, mendapatkan nomor pendaftaran.
  • Penumpang menyampaikan Pemberitahuan dan dokumen yang diperlukan kepada Pejabat di terminal keberangkatan.
  1. Pengeluaran Barang Non Pribadi pengusaha berizin dari satu KPB ke KPB lainnya
  • Pengusaha mengisi Pemberitahuan pengeluaran, mendapatkan nomor pendaftaran.
  • Penumpang menyampaikan Pemberitahuan dan dokumen yang diperlukan kepada Pejabat di terminal keberangkatan.

Penyampaian Pemberitahuan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

  1. Pengeluaran Barang Pribadi untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari KPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean:
  • Pengangkut menyampaikan pemberitahuan secara lisan, mengisi formulir pengeluaran, dan menyerahkan jaminan kepada Pejabat.
  • Jika diperlukan, pengangkut juga menyerahkan surat kuasa penunjukan sponsor dan surat pemberitahuan atas pemasukan barang kembali.
  1. Penyelesaian Barang Pribadi yang melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan dan Barang Non-Pribadi yang tidak melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu dari KPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean
  • Pengangkut menyampaikan pemberitahuan secara lisan dengan melampirkan packing list/invoice dan formulir pembawaan barang (jika ada).
  • Pengangkut memilih jalur pelayanan sesuai kebutuhan.

Dengan diberlakukannya Peraturan No. PER-22/BC/2023, diharapkan prosedur Pemberitahuan ini dapat meningkatkan efisiensi dan ketertiban dalam pengelolaan barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Semua pihak yang terlibat diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang di lingkungan KPB, menciptakan lingkungan yang teratur dan berdaya saing. ***


Disclaimer

Seluruh isi data dan informasi dalam Legal Brief ini merupakan kompilasi dari sumber-sumber terpercaya. Legal Brief ini tidak dimaksudkan dan tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat atau opini hukum. Tidak disarankan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang ada pada layanan ini tanpa mencari layanan profesional terlebih dahulu.


Dasar Hukum:

  • Permenkeu No. 34/PMK.04/2021
  • Peraturan No. PER-22/BC/2023

Penutup

Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan lebih lanjut konsultasi mengenai legal brief ini, silakan menghubungi kami di :

Post Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About S&P Law Office

S&P are passionate about helping our clients through some of their most challenging situations. We take a practical approach to your case, and talk with you like a real person. With each and every client, we aim to not only meet, but to exceed your expectations.

Recent Post

error: Content is protected !!